Mafia Berkeley dan Amerika Serikat terhadap Ekonomi Indonesia

Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Suharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Terminologi

Istilah **"Berkeley Mafia" atau Mafia Berkeley pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis-penulis 'kiri' AS, David Ransom**, dalam sebuah majalah bernama Ramparts, edisi 4 tahun 1970. Istilah ini merujuk pada ekonom-ekonom Indonesia lulusan University of California, Berkeley yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia pada tahun 1960-an. Ramparts adalah sebuah majalah yang awalnya terbit sebagai media literatur kelompok Katolik, tetapi belakangan menjadi media kelompok 'kiri baru.' Majalah ini sudah berhenti terbit tahun 1975. Dalam artikel tersebut Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS (terutama CIA) dibidang Politik, diantaranya:

menggulingkan Soekarno dari kursi kepresidenan.
melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia.
mendudukan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat, hingga mengaitkan Mafia Berkeley (Widjojo dkk).
Dengan cara pembantaian massal eks PKI pada akhir tahun 1960-an.

Sebutan mafia bagi Mafia Berkeley, selain karena mereka adalah sekelompok ekonom yang dirancang untuk mendukung hegemoni Amerika Serikat (AS) dan merusak ekonomi Indonesia, juga mendapatkan dukungan penuh dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank untuk selalu mendapatkan kekuasaan di Pemerintahan Indonesia di bidang ekonomi.

Kelompok ini sangat berbahaya karena Mafia Berkeley memang dirancang secara sistematis untuk mengontrol ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi yang diambil berisi empat strategi utama, yakni:

kebijakan anggaran yang ketat dan penghapusan subsidi
meliberalisasi keuangan
meliberalisasi industri dan perdangangana melakukan privatisasi. Kebijakan yang mereka jalankan tersebut merupakan hasil rumusan dari IMF, Bank Dunia dan USAID

Anggota

Sebagian besar dari menteri-menteri yang dituduh sebagai Mafia Berkeley adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini.

Para anggota Berkeley Mafia tidak perlu harus lulusan dari Universitas Berkeley di California. Banyak lulusan dari Berkeley yang bukan anggota Berkeley Mafia. Sebaliknya, banyak pula para sarjana lulusan dari perguruan tinggi yang bukan dari Univ Berkeley adalah anggota Berkeley Mafia.

Asal Mula dan Sejarah

Dalam era Presiden Soekarno yang disebut Orde Lama, pembangunan ekonomi tidak memperoleh perhatian yang cukup. Ini disebabkan karena Bung Karno dengan rekan-rekannya dihadapkan pada sekelompok besar manusia dengan sangat banyak suku yang masing-masing mempunyai latar belakang kebudayaannya sendiri-sendiri, serta menghuni sangat banyak pulau.

Dalam era Presiden Soekarno yang saya lebih suka menyebutnya era Nation and Character Building, utang luar negeri sebesar US$ 2 miliar. Sumber daya alam praktis utuh. Namun pertumbuhan ekonomi tidak ada atau tidak seberapa, kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya terbelakang. Pada akhir pemerintahan Soekarno inflasi mencapai 600%. Pada akhir pemerintahannya kondisi politik sangat tidak stabil dengan terjadinya G-30-S PKI beserta aftermath-nyoi.

Mengapa ekonomi “diterlantarkan”? Benarkah Bung Karno tidak mengerti ekonomi dan tidak mempunyai perhatian terhadap pembangunan ekonomi?

Mengapa tidak mengundang modal asing secara besar-besaran, dan mengapa tidak mempersilakan akhli-akhli asing mengendalikan Indonesia melalui nasihat-nasihat atau rekomendasi yang mengikat, karena dibiarkan menggrojok Indonesia dengan utang?

Dari berbagai pidato Bung Karno dapat dengan sangat jelas diketahui bahwa Bung Karno mengerti betul pentingnya pembangunan ekonomi. Namun ada dua faktor yang membedakan Bung Karno dengan pikiran-pikiran Berkeley Mafia.

Pertama ialah tugas untuk menggembleng bangsa Indonesia menjadi satu nation yang diikat dengan Tunggal Eka dalam Kebhinekaannya membutuhkan waktu dan prioritas tinggi, sehingga pembangunan ekonominya tidak terlampau tertangani, mengingat akan beratnya tugas menyatukan bangsa ini, yang diganggu oleh DI/TII, RMS, PRRI/Permesta, dan belum lagi rong-rongan dari kekuatan-kekuatan geopolitik.
Kedua, karena Bung Karno seorang nasionalis dalam arti positif.

Tentang mengapa Bung Karno mempunyai reserve terhadap modal asing, Ibu Megawati pernah bercerita kepada saya. Istana selalu ramai dikunjungi investor asing yang minta kepada Bung Karno supaya dibolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan sumber daya mineral lainnya. Bung Karno selalu menolak kecuali yang minimal sekali untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Jadi Bung Karno tidak anti asing, tetapi ingin menggarap sumber daya mineral yang ada di bumi Indonesia oleh insinyur-insinyur Indonesia sendiri yang sedang disiapkan, terutama oleh almamaternya, ITB. Lagi-lagi tidak memusuhi asing, namun lebih mencintai bangsanya tanpa merugikan orang lain. Bung Karno memimpikan bangkitnya perusahaan-perusahaan minyak Indonesia.

Akhirnya pada pertengahan tahun 1950-an, sebagian besar ekonom yang nantinya disebut sebagai Mafia Berkeley adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Saat itu fakultas dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Keuangan. Sumitro ketika itu adalah satu-satunya dosen yang memiliki gelar doktor ekonomi. Karenanya ia meminta bantuan kawan-kawan dosen dari Belanda dan dari fakultas lainnya untuk membantu pendidikan mahasiswa FEUI.

Saat tensi antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang tinggi akibat perebutan Irian Barat (sekarang disebut sebagai Papua Barat), para pengajar dari Belanda itu mulai meninggalkan Indonesia. Sumitro meminta bantuan Ford Foundation, yang kemudian memutuskan untuk mengadakan program beasiswa di mana beberapa mahasiswa FEUI dipilih untuk dikirim ke luar negeri dan belajar di University of California, Berkeley. Program ini dimulai pada tahun 1957 dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 1960-an, seluruh mahasiswa yang dikirim telah kembali pulang ke Indonesia. Mereka kemudian ditugaskan mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD).

Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masaldah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.

Dalam seminar, para ekonom mempresentasikan ide mereka serta rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Soeharto kagum akan ide mereka dan dengan cepat meminta mereka untuk bekerja sebagai Tim Ahli di bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pencapaian dan kontroversi

Pada 3 Oktober 1966, atas saran dari para ekonom ini, Soeharto mengumumkan program untuk menstabilisasi dan merehabilitasi ekonomi Indonesia. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, inflasi di Indonesia secara tak terkendali telah mencapai empat digit dan tumpukan hutang yang besar. Hal ini terjadi karena pemerintahan di bawah Soekarno menghabiskan uang besar-besaran untuk membangun monumen, menasionalisasi industri, dan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman luar negeri. Mafia Berkeley memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran.

Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969. Rencana itu juga menekankan rehabilitasi infrastruktur dan juga pengembangan di bidang pertanian. Ketika Soeharto akhirnya menjadi presiden pada tahun 1968, Mafia Berkeley segera diberi berbagai jabatan menteri di kabinet Soeharto. Dengan posisi ini, Mafia Berkeley memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan ekonomi dan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,5 persen per tahun antara tahun 1965 hingga 1997, ketika Asia Tenggara dilanda krisis moneter.

Namun demikian, tidak semua orang menyukai pendekatan liberal yang dijalankan Mafia Berkeley. Dari dalam Order Baru sendiri, mereka menghadapi perlawanan dari para Jenderal seperti Ali Murtopo, Ibnu Sutowo, dan Ali Sadikin yang mengharapkan pendekatan ekonomi yang lebih nasionalistik. Beberapa pihak, seperti Hizbut-Tahrir Indonesia, menganggap Mafia Berkeley sebagai pengkhianat bangsa karena langkah privatisasi yang mereka lakukan dinilai sebagai bentuk penjualan aset-aset bangsa. Pada masa kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an, Indonesia yang kaya akan cadangan minyak meraup banyak keuntungan. Soeharto mulai berpaling ke kelompok ekonomi nasionalis dan kekuatan Mafia Berkeley pun dikurangi.

Soeharto kembali ke Mafia Berkeley saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terhambat karena turunnya harga minyak di pertengahan tahun 1980-an. Mafia Berkeley sekali lagi melakukan liberalisasi dan deregulasi, sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat. Namun sekali lagi, saat perekonomian Indonesia tumbuh, Mafia Berekley menghadapi oposisi politik. Kali ini lawan mereka adalah Sudharmono dan Ginanjar Kartasasmita yang menginginkan nasionalisme ekonomi serta dari BJ Habibie yang menginginkan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Dan seperti yang sebelumnya telah terjadi, Soeharto kembali berpihak pada nasionalis ekonomi dan memperlemah posisi Mafia Berkeley.

Pada masa kehancuran perekonomian Indonesia akibat krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1997, Mafia Berkeley turut dipersalahkan dan dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru.

Hal yang menarik adalah Organisasi Mafia Berkeley masih memegang kendali ekonomi Indonesia sampai sekarang, dengan jeda sebentar selama Kyai Haji Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden. Di masa itu, pengaruhnya tidak lagi semutlak sebelumnya, namun masih tetap besar melalui Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Prof. Emil Salim dan Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretarisnya. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Prof. Widjojo Nitisastro dengan Sri Mulyani sebagai sekretarisnya.

Tidak puas dengan itu, mereka berhasil membentuk Tim Asistensi pada Menko Ekuin yang terdiri atas dua orang saja, yaitu Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani. Dipaksakan bahwa mereka harus ikut mendampingi Menko Ekuin dan menteri keuangan dalam perundingan Paris Club pada 12 April 2000, walaupun mereka sama sekali di luar struktur dan sama sekali tidak dibutuhkan. Mereka membentuk opini publik bahwa ekonomi akan porak-poranda di bawah kendali tim ekonomi yang ada. Padahal kinerja tim ekonomi di tahun 2000 tidak jelek kalau kita pelajari statistiknya sekarang.

Tulisan Kwik Kian Gie ini pernah dimuat di Harian Rakyat Merdeka pada pertengahan 2006. Jadi dalam periode pemerintahan Abdurrahaman Wahid, seluruh Tim Ekonomi yang bukan anggota Berkeley Mafia terus menerus dibayang-bayangi Berkeley Mafia yang mempunyai hubungan sangat dekat dan intensif dengan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional pemberi utang/IMF kepada Indonesia.

Yang mengejutkan, Presiden Megawati mengangkat Boediono sebagai menteri keuangan dan Dorodjatun sebagai Menko Perekonomian. Aliran pikir dan sikap Laksamana Sukardi sangat jelas sama dengan Berkeley Mafia.

Presiden SBY sudah mengetahui semuanya dan tetap saja memasukkan tokoh-tokoh Berkeley Mafia seperti Boediono, Sri Mulyani, Purnomo Yusgiantoro, dan Mari Pangestu ke dalam kabinet pemerintahannya.

Ironinya dimasa sekarang kita mempunyai sangat banyak insinyur pertambangan, dan di antaranya banyak yang bergelar Ph.D dari universitas-universitas bereputasi tinggi di Eropa dan Amerika Serikat. Namun 92% dari minyak kita dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Pertamina hanya mengeksploitasi 8% saja. Formula kontrak bagi hasil mengatakan 85% untuk Indonesia dan 15% untuk perusahaan minyak asing. Namun kenyataan sampai sekarang 40% dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing dan 60% oleh bangsa Indonesia.

Mengapa asing tidak memperoleh 15% sesuai dengan kontrak? Karena di dalam kontrak itu ada ketentuan bahwa biaya eksplorasi harus dibayar terlebih dahulu sampai habis. Yang selalu menjadi pertanyaan di benak saya ialah mengapa tidak habis-habis terbayar sampai sekarang?

Seperti kita ketahui, di tahun 2006, ketika Petronas yang awalnya belajar dari kita berjaya sebagai perusahaan transnasional yang sudah mulai membuka pompa-pompa bensin di Indonesia, blok Cepu yang konon mempunyai kandungan minyak sebesar 1 sampai 2 miliar barrel itu eksploitasinya praktis diserahkan kepada Exxon Mobil.

Hutan-hutan kita gundul, dana reboisasi dikorup, sehingga demikian kecilnya sampai tidak ada artinya sama sekali kalau maksudnya untuk melakukan reboisasi.

Sumber daya mineral kita dieksploitasi dengan kontrak-kontrak yang tidak pernah diketahui cukup jelas duduk perkaranya oleh pemiliknya, yaitu rakyat Indonesia beserta wakil-wakilnya. Pembukuan Pertamina dan pembukuan di Departemen Keuangan dalam bidang minyak tidak pernah terbuka buat rakyat beserta wakil-wakilnya. Utang luar negeri dan utang dalam negeri terakumulasi dengan pembengkakan demikian besarnya, sehingga 25% dari APBN harus dipakai untuk membayar utang.

Hakikat utang ialah ditanamkan sedemikian rupa, sehingga dapat dibayar dari nilai tambah atau value added yang diciptakan oleh utang itu. Maka dikatakan bahwa utang harus mempunyai self liquidating character. Tetapi utang pemerintah kita hanya dapat dibayar melalui membuat utang baru dan menjual asset negara. Utang dipakai untuk membangun sesuatu. Pada waktu utang harus dibayar, yang dibangun itu lenyap lagi untuk membayar utang.

Akibatnya pemerintah tidak mempunyai cukup uang untuk melakukan tugas-tugas pokok pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu membangung infra struktur yang cukup dari hasil pajak. Hasil pajaknya harus dipakai untuk membayar utang. Dalam kondisi seperti ini, dicanangkanlah sebuah ideologi yang mengatakan bahwa jalan raya bebas hambatan atau freeway yang di negara-negara paling kapitalis dan paling liberal disediakan dengan cuma-cuma, di Indonesia dinyatakan sebagai purely commercial goods, sehingga rakyat yang menggunakannya harus membayar tarif yang cukup tinggi untuk dapat memberi laba atau return on investment yang bersaing dengan kemungkinan investasi dalam bidang-bidang lainnya.

Ideologi lainnya ialah bahwa harga minyak yang harus dibayar oleh pemiliknya harus ditentukan oleh New York Mercantile Exchange. Tidak boleh ditentukan oleh pemiliknya sesuai dengan kepatutan atau daya beli pemiliknya. Alasan yang dikemukakan ialah ideologi mekanisme pasar yang harus dberlakukan kepada bangsa Indonesia, walaupun bangsa Indonesia tidak mempunyai mekanisme pasar untuk minyak.

Maka diambillah mekanisme pasar di New York, walaupun hanya memperdagangkan 30% dari volume minyak dunia. Bentuk pasar Indonesia yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pasar yang monopoli dengan penugasan menjual BBM dengan harga yang tingginya ditetapkan sesuai dengan daya beli pemiliknya, harus serta merta dihapus, diganti dengan harga hasil mekanisme pasar di New York, tanpa mengubah atau membuang pasal 33 dari Konstitusinya terlebih dahulu.

Pertanyaan Seputar Mafia Barkeley

Atas dasar kepentingan apa mereka ‘ditanam’ di Indonesia?
Selain sebagai bagian dari agen hegemoni global Amerika, Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakannya adalah Washington Konsensus yang terdiri dari: kebijakan anggaran yang ketat, penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, liberalisasi industri dan perdagangan, serta privatisasi.

Bagaimana posisi Mafia Berkeley dalam Pemerintah?
Dalam pemerintahan, Mafia Berkeley selalu menargetkan untuk menguasai jabatan di bidang ekonomi dan sumber daya. Jabatan tersebut bisa sebagai menteri, staf ahli maupun posisi lainnya yang langsung berhubungan dalam perumusan kebijakan ekonomi politik. Posisi tersebut sangat strategis.

Menteri Keuangan, misalnya. Selain sebagai penentu kebijakan keuangan negara, sekaligus sebagai bendahara negara. Artinya, tidak satu peser pun uang negara bisa keluar tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

Bagaimana kebijakan-kebijakannya saat ini terhadap pembangunan ekonomi Indonesia?
Selama 40 tahun lebih berkuasa, kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Mafia Berkeley dalam pemerintahan tidak pernah memberikan perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Namun, hingga saat ini, Mafia Berkeley masih bercokol di sektor-sektor vital, seperti di Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral, Bank Indonesia, dan departemen lain yang berkaitan dengan sektor ekonomi strategis lainnya.

Kebijakan yang mereka ambil memang tidak pernah mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat Indonesia. Mereka lebih memprioritaskan untuk melaksanakan perintah dari IMF dan Bank Dunia.
Berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan justru menghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bisa disebutkan contoh-contoh kebijakannya?
Utang luar negeri, liberalisasi perdagangan dan keuangan, pencabutan berbagai macam subsidi (termasuk subsidi BBM) dan privatisasi yang menyerahkan aset milik negara pada pihak swasta maupun pemerintah asing.

Apakah Mafia Berkeley berdiri sendiri atau ada dukungan dari pihak luar (asing)?
Mafia Berkeley mendapat dukungan penuh dari pemerintahan negara maju, khususnya Amerika Serikat dan lembaga dan asosiasi ekonomi internasional. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan memberikan citra positif bahkan penghargaan skala internasional terhadap Mafia Berkeley, walaupun mereka belum menunjukkan hasil kerja seperti yang digambarkan dalam penghargaan tersebut. Misalnya, waktu mereka memberikan penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik kepada Sri Mulyani. Kita kan tahu, saat itu dia baru saja menjabat sebagai Menkeu, belum melakukan kerja yang berarti, tapi sudah dapat penghargaan internasional.

Bagaimana hubungan mereka selama ini dengan ‘tuannya’?
Mereka akan selalu memberikan kemudahan bagi pergerakan modal asing untuk menguasai perekonomian Indonesia, termasuk memastikan Indonesia tetap membayar utang-utang lama dan meneruskan pembuatan utang baru. Dengan ketergantungan utang ini, Mafia Berkeley bisa tetap berkuasa karena memungkinkan pihak asing untuk mengontrol perekonomian nasional melalui agen mereka, yaitu Mafia Berkeley.

Bagaimana Mafia Berkeley mempertahankan eksistensinya?
Mereka sudah memposisikan diri sebagai budak Kapitalisme dan agen asing. Mereka akan melayani seluruh kemauan asing yang berkaitan dengan invasi ekonomi untuk memiskinkan Indonesia.

Layaknya sebuah organisasi, mereka akan melakukan ‘kaderisasi’. Bagaimana pola kaderisasi dan pendanaannya?
Kaderisasi dalam Mafia Berkeley telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia. Program kaderisasi yang terpenting di dalam Mafia Berkeley adalah melalui pendidikan untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk di kemudian hari menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia.

Apa yang menyebabkan mereka hingga saat ini masih bisa eksis?
Karena mereka mampu melayani dengan baik para majikannya dan rakyat tidak menaruh perhatian serius pada sepak terjang Mafia Berkeley. Belum ada aksi protes dalam bentuk massif yang menggugat kejahatan mereka selama ini. Padahal kekisruhan politik akibat kenaikan BBM yang sekarang terjadi, aktor utamanya adalah Mafia Berkeley.

Lalu bagaimana melawannya hingga mereka semua ‘terusir’ dari negeri kita?
Untuk membersihkan Mafia Berkeley di pemerintahan kita harus memiliki agenda yang terstruktur dan berjalan simultan. Hal penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperkuat opini publik, bahwa penyebab kesengsaraan rakyat hari ini adalah Mafia Berkeley. Jika rakyat ingin keluar dari kesengaraan ini maka Mafia Berkeley harus disingkirkan jauh-jauh dari seluruh aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mereka layak disingkirkan, karena mereka adalah agen asing dan pengkhianat.
Source:

Pages